Relokasi korban erupsi Merapi

Rencana relokasi terhadap korban erupsi Gunung Merapi sudah dilimpahkan kepada Pemerintah Pusat. Hal itu disebabkan penolakan warga untuk pindah dari kampung halamannya di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Klaten.

“Dalam relokasi bagi korban erupsi Merapi, kami menyerahkan kepada pemerintah. Adapun untuk pelaksanaan menunggu keputusan presiden (Kepres),” papar Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), Klaten, Sri Winoto, saat ditemui Espos, di kantornya, Selasa (2/8/2011).

Menurut Sri Winoto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten sudah berusaha maksimal dalam melakukan tahapan relokasi yaitu dengan menggelar sosialisasi kepada korban erupsi Gunung Merapi. Kendati demikian, imbuh Sri Winoto, beberapa kali sosialisasi itu ternyata tak mampu menggoyahkan keinginan warga yang sudah memiliki tekad bulad untuk menempati rumah di Desa Balerante.

“Kami sudah melaporkan kondisi ini kepada Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. Dan Gubernur Jawa Tengah sendiri mengetahui penolakan warga untuk direlokasi saat berkunjung ke hunian sementara di Bumi Perkemahan Kepurun beberapa bulan lalu,” terangnya.

Dia menambahkan, secara resmi sikap penolakan warga juga sudah disampaikan dengan membuat surat pernyataan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten telah melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan, hasilnya juga sudah dikirim ke pemerintah pusat.

“Dengan adanya sikap penolakan relokasi yang disampaikan warga, maka Pemkab Klaten tidak ingin terlalu ikut campur dalam melakukan relokasi. Apakah nanti warga mau pindah atau tidak itu tergantung kebijakan dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Sementara Kepala Desa Balerante, Sukono mengakui hingga saat ini masih terdapat 10 kepala keluarga yang menempati selter di Bumi Perkemahan Kepurun, Kecamatan Manisrenggo.

Kendati demikian, imbuh Sukono, sebagian warga yang masih tinggal di selter berencana membuat rumah permanen di kampung asalnya di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang. “Kami tidak bisa berbuat dalam hal ini, karena semua itu merupakan keinginan warga. Namun warga korban erupsi Merapi akan menurut keinginan pemerintah jika sewaktu-waktu terjadi bencana serupa,” paparnya.



sumber: solopos.com